Mendag Diminta Prioritaskan BUMN Impor Gula

27-02-2020 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Zuristyo Firmadata dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan beserta jajaran dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2020). Foto : Azka/Man

 

Anggota Komisi VI DPR RI Zuristyo Firmadata mendesak Menteri Perdagangan untuk memberikan prioritas impor gula kepada BUMN sektor gula. Sebab menurutnya saat ini Menteri Perdagangan telah melakukan langkah yang salah ketika memberikan wewenang sepenuhnya kepada pihak swasta untuk mengimpor gula.

 

Hal tersebut ia sampaikan dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan beserta jajaran dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2020). Menurutnya BUMN sangat membutuhkan political will dari Mendag untuk dapat menghidupi usahanya, sehingga seharusnya diberikan prioritas.

 

“Ini jadi pertanyaan, kenapa BUMN tidak diberdayakan. Sedangkan BUMN itu saat ini rata-rata di bidangnya lagi terpuruk semua. Saya minta Presiden dan Menteri terkait berupaya keras agar BUMN itu dipulihkan karena bermasalah semua. Kalau kita kasih pekerjaan kepada mereka tentunya kan ada sedikit, paling tidak membuat mereka bisa eksis,” saran politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut.

 

Politisi yang akrab disapa Tyo ini menuturkan akan berupaya mencari tahu lebih lanjut terkait kebijakan yang diambil oleh Mendag karena menurutnya hal ini sangat merugikan dalam rangka memberikan income terhadap negara. Solusi terbaik yang ia berikan adalah kebijakan impor gula 50:50 kepada BUMN dan swasta yang tentunya lebih menguntungkan pada kedua pihak.

 

“Ini yang perlu saya pertegas dan kami akan mencari tahu lebih jauh terkait permasalahan dari penunjukkan menteri perdagangan ini kenapa ada BUMN tidak ditunjuk, semuanya di-kasih ke swasta. Saya heran aja kebijakan bapak ini menurut saya tidak masuk akal. Karena ada BUMN dan bapak bagian dari pemerintahan memberi kepada yang lain. Lebih bagus lagi  kalau berbagi, setengah untuk BUMN setengah lagi untuk swasta,” tukas Politisi dapil Bangka Belitung tersebut. (er/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...